Jundi wal Nazli

Menurut informasi, ketika diluncurkan pertama kali pada 2003, rumah paling murah di kompleks itu seharga Rp 1,54 miliar untuk tipe standar, sedangkan tipe sudut seharga Rp 3,2 miliar. Harga itu tentu meroket seiring perjalanan waktu. Rumah Gayus sendiri merupakan rumah sudut alias hoek. Dihalaman belakang rumahnya terdapat kolam ikan dan bungalow. Terlihat juga TV layar datar sekitar 30 inchi. Di halaman rumah terdapat pohon palem dan mangga. Di dalam rumah terlihat seorang asisten rumah tangga yang sedang menggendong anak. Jumlah rumah di kompleks Gading Park View, sekitar 86 unit saja. Sehingga kompleks tersebut terlihat eksklusif. Rumah Gayus yang sekarang jelas berbeda tajam dengan rumah masa kecilnya di daerah Warakas, Priok, Jakarta Utara. Rumah di Warakas yang sedang tak berpenghuni, tampak kotor dan tak terurus. Jadi, kita sebagai manusia janganlah serakah karena apabila kita serakah selain hati kita tidak tenang seperti dikejar-kejar rasa bersalah.Kita juga akan mendapat siksa dialam kubur nanti.

DEPOK.Puluhan mahasiswa dan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang dan Mahasiswa Kelapa Dua (PPMKD), menggelar unjuk rasa dihalaman kampus E Gunadarma, Jalan Akses UI Cimanggis, Depok, pada Hari Jumat (19/5). Aksi itu mereka lakukan sebagai aksi penolakan penertiban tempat berdagang yang dilakukan pihak kampus Gunadarma. Dalam aksinya, para pedagang dan mahasiswa bergantian melakukan orasi mulai pukul 10.00 WIB dengan mengitari halaman kampus Gunadarma mulai dari pintu gerbang sampai ke gedung belakang. Meskipun menarik perhatian pengguna jalan dan mahasiswa lainnya, namun orasi dilontarkan pengunjuk rasa tak membuat para pejabat kampus Gunadarma keluar dari ruangannya. Koordinator mahasiswa, Amir, mengatakan, para mahasiswa mendukung penolakan para pedagang yang berjualan didepan kampus lantaran memudahkan mereka untuk memperoleh jajanan. "Penutupan ini jelas mempersulit mahasiswa karena di dalam kampus tidak tersedia kantin," kata Amir. Dukungan serupa dituturkan Nika, mahasiswi semester enam jurusan Manajemen Informatika Universitas Gunadarma. "Pedagang yang digusur itu harusnya diberikan lahan oleh kampus sehingga tertata rapi. Jangan ditertibkan terus dibiarkan begitu saja. Mereka juga kan manusia." Lukman Hadi, salah seorang penjual Alat Tulis Kantor (ATK), mengatakan. " Penggusuran pedagang dilakukan pihak Universitas Gunadarma sejak tiga bulan lalu tepatnya tanggal 11 Maret. Namun, agar terkesan bijaksana pihak Gunadarma memberikan kompensasi Rp 750 ribu kepada setiap pedagang. Kompensasi itu jelas-jelas sama sekali tidak membantu kehidupan pedagang, tapi semua itu merupakan cara untuk membunuh kami secara perlahan," kata Lukman. Menurut Lukman, pihak kampus sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggusur pedagang secara sepihak karena tanah yang sekarang ditempati adalah jalur hijau. Lukman melanjutkan, pada tanggal 6 Maret yang lalu pedagang mencoba membicarakan permasalahan ini kepada Pemkot Depok. " Tapi ternyata pembicaraan tersebut bukan meringankan beban melainkan malah membuat beban yang sangat berat ." Pangamatan Republika, di Jalan Akses UI sepanjang empat kilometer itu masih banyak ditempati PKL sehingga bertentangan dengan Perda 14/2001 tentang Ketertiban Umum. Siang harinya, rencana pertemuan antara anggota dewan, dalam hal ini Komisi A DPRD Kota Depok, dengan perwakilan PKL dan pihak Gunadarma yang semula dijadwalkan digedung kampus D Gunadarma, Jl. Raya Margonda, Beji, batal dilaksanakan. Anggota dewan sempat menggeser pertemuan di gedung dewan. Namun, akhirnya disepakati pertemuan dilakukan diHotel Bumi Wiyata, pukul 14.15 WIB. Pemindahan lokasi tersebut terkesan menghindari kejaran wartawan yang hendak meliput. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Komisi A Triyono beserta dua orang anggotanya, yaitu Lia Karmelia dan Lewi Octaviano. Sampai sore kemarin, belum diketahui apa hasil pertemuan tersebut. Menurut Saya, Seharusnya para perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pihak Universitas Gunadarma melakukan musyawarah untuk mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan satu sama lainnya. REFERENSI : REPUBLIKA ( 20 MEI 2006 )